Berita
Jumat, 4 Januari 2019

ADA BEBERAPA HAL YANG PERLU DIKETAHUI TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL OLEH MASYARAKAT

Sesuai dengan undang undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebagai  berikut :

  • Pertama : Masa berlaku KTP elektroni (KTP-EL); KTP semula masa berlakunya 5(lima) tahun diubah menjadi seumur hidup sejauh tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (pasal 64 ayat 7 huruf a UU No. 24 tahun 2013) Ktp el yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya uu nomor 24 tahun 2013 ini, ditetapkan seumur hidup ( pasal 101 poin c uu no.24 tahun 2013)
  • Kedua : penggunaan data kependudukan kementrian Dalam Negeri. Data kependudukan Kementrian Dalan Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota merupakan satu satunya data penduduk yang digunakan untuk semua keperluan ; alokasi anggaran (termasuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi,penegakan hukum dan pencegahan kriminal (pasal 58 UU no 24 tahun 2013)
  • Ketiga : Pencetakan dokumen /personalisasi KTP -el. Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilakukan terpusat di jakarta diserahkan  kepada disdukcapil pada tahun 2014 (pasal 8 ayat 1 huruf c uu no 24 tahun 2013)
  • Keempat : penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1(satu) tahun. Semula penerbitan akta lahir lebih satu tahun memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan keputusan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten /kota. Hal ini sesuai dengan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.
  • Kelima : penerbitan akta pencatatan sipil. Semula dilaksanakan ditempat terjadinya peristiwa penting, diubah menjadi penerbitannya ditempat domisili penduduk.
  • Keenam : Stelses Aktif. Awalnya stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas.
  • Ketujuh : petugas registerasi. Petugas registerasi membantu kepala desa atau lurah dan instansi pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (pasal 12 ayat 1 uu no 24 tahun 2013). Petugas registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota. Petugas registrasi harus PNS diubah menjadi diutamakan PNS ( pasal 83A ayat 1  uu no 24 tahun 2013).
  • Kedelapan : Sanksi. Setiap orang yang memerintahkan dan atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000. (pasal 94 uu no 24 tahun 2013) , setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan ,kecamatan, uptd, instasi pelaksanan  yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (eman) tahun  dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000. (Pasal 95B uu no 24 tahun 2013), setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000. (Pasal 95B uu no 24 tahun 2013)

Copyright © 2019 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pakpak Bharat All Right Reserved